Untuk menghitung pajak karyawan, perusahaan perlu mengikuti peraturan yang berlaku. Tapi tahukah Anda peraturan yang mana yang harus diikuti? Apa saja metode perhitungan gaji sesuai pajak agar kita mendapatkan data pajak yang valid sesuai peraturan pemerintah? Jika kita tidak menghitung gaji sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, biasa saja kita akan salah hitung. Apalagi jika karyawan di perusahaan ada sampai ribuan, tentunya pekerjaan tersebut dapat menjadi lebih lama dan tidak efektif.
Peraturan mengenai perhitungan pajak sudah diatur di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, yang menjelaskan bahwa PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran dalam bentuk apapun terkait pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh subyek pajak dalam negeri. Ada 3 metode perhitungan gaji sesuai pajak pph 21 2018 yang paling umum, yaitu:
Metode Gross (Gaji kotor yang pajaknya ditanggung oleh karyawan)
Metode gross ini mengartikan bahwa gaji yang didapatkan karyawan akan dipotong pajak pph 21. Ini berarti gaji bruto atau kotor pegawai tersebut belum dipotong PPh Pasal 21. Jadi, THP (take home pay) yang akan didapatkan oleh karyawan adalah gaji yang nantinya setelah dipotong pajak oleh perusahaan. Pegawai atau karyawan yang menanggung pajak tersebut.
Misalnya:
Budi, seorang laki-laki yang belum menikah (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
PPh 21 (yang ditanggung sendiri) : Rp 220.883,-
Gaji bersih (take home pay) : Rp 9.779.167,-
Metode Gross-Up (Gaji Bersih dengan Tunjangan Pajak yang diberikan oleh perusahaan)
Dengan metode gross-up ini karyawan akan diberikan tunjangan tambahan yaitu tunjangan pajak (gajinya dinaikkan terlebih dahulu) sebelum nantinya akan dipotong untuk pajak. Artinya gaji yang didapatkan oleh karyawan tetap adalah gaji THP, namun dari slip gajinya, gaji karyawan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan yang diterima.
Misalnya:
Budi, seorang laki-laki yang belum menikah(TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
Tunjangan pajak (dari perusahaan) : Rp 259.796,-
Total gaji bruto : 10.259.796,-
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 259.796,-
Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-
Metode Net (Gaji Bersih yang pajaknya ditanggung oleh perusahaan)
Berbeda dengan metode gross up, metode net ini diterapkan dengan karyawan atau pegawai akan mendapatkan gaji bersih dengan pajaknya ditanggung oleh perusahaan. Dalam artinya bahwa di slip gaji akan sesuai dengan gaji yang diterima oleh karyawan, karena pajaknya akan dibayarkan oleh perusahaan.
Misalnya:
Budi, seorang laki-laki yang belum menikah (TK/0) menerima gaji sebulan sebesar Rp 10.000.000,-, maka:
Gaji pokok : Rp 10.000.000,-
Total gaji bruto : Rp 10.000.000,-
Pajak yang ditanggung perusahaan : Rp 220.883,-
Nilai PPh 21 (yang dibayarkan perusahaan) : Rp 220.883,-
Gaji bersih (take home pay) : Rp 10.000.000,-
Demikianlah penjelasan mengenai metode perhitungan gaji sesuai pajak 2018. Di kantor Anda sudah menggunakan sistem untuk menghitung pajak secara otomatis? Jika belum, kami memiliki solusinya. Daripada repot menghitung gaji, pajak, lembur dll. Kami dapat mempresentasikan produk software payroll/HRIS ke kantor Anda, FREE.
Kami adalah konsultan software ERP dan software akuntansi, software payroll/HRIS dan juga web design untuk berbagai perusahaan di Indonesia. Kami melayani pelanggan untuk seluruh Indonesia mulai dari Aceh, Batam, Padang, Jambi, Medan, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung, Riau, Jakarta Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Manado, Makassar sampai dengan Papua. Dapatkan info lebih lanjut dari kami dengan menghubungi email ke info@akuntanesia.net atau telp ke 081995302077 dengan tim kami yang siap membantu Anda. Demikianlah informasi mengenai metode perhitungan gaji sesuai pajak PPH 21.
